Manggarai Barat, Bajopedia.Com,– Arnoldus Ano, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman di Dinas Cipta Karya dan Kawasan Permukiman, memberikan tanggapan terkait program yang dilakukan oleh Organisasi Pertiwi. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima legalitas resmi dari Organisasi Pertiwi yang diwakili oleh Ibu Maria.
“Sebenarnya, saya tidak perlu mengetahui tentang organisasi Pertiwi itu, karena mereka tidak pernah memberikan legalitas kepada kami,” ujar Arnold ke media ini di kantor kerjanya, Senin (13/01/2025).lalu
Arnol menjelaskan bahwa pada tahun 2024, perwakilan Organisasi Pertiwi datang dan menyampaikan rencana mereka untuk mengusulkan pembangunan rumah, yang bukan lagi bersifat RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), melainkan untuk pemberdayaan perempuan.
“Saya bilang, silakan saja, karena itu adalah kewenangan masyarakat untuk mengajukan proposal,” tegasnya.
Namun, Arnold mengaku tidak mengetahui ke mana arah proposal tersebut. Ia menegaskan bahwa prosedur pemerintah sangat jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan regulasi yang sudah ditetapkan.
“Kalau Pertiwi, saya tidak tahu, tetapi saya tidak bisa membatasi hak masyarakat untuk mengajukan proposal. Sampai sekarang, program dari Pertiwi itu tidak ada konfirmasi dari balai perumahan provinsi untuk tahun 2024,” lanjut Arnol.
Dinas Perumahan pernah memanggil Organisasi Pertiwi untuk meminta klarifikasi atas kegiatan sosialisasi yang mereka lakukan di desa-desa tanpa perintah atau instruksi dari pemerintah pusat atau provinsi.
“Kami mempertanyakan dasar mereka melakukan sosialisasi, karena program bantuan untuk masyarakat harus terlebih dahulu ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setelah tercantum dalam DIPA, barulah tim dari pusat akan membentuk siapa PPK-nya, siapa tim fasilitatornya, dan siapa tim teknisnya,” ungkap Arnold.
Hal yang sama juga berlaku di tingkat kabupaten. Jika program sudah tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), barulah sosialisasi bisa dilakukan karena sudah ada anggarannya.
“Siapa PPK-nya, siapa tim teknisnya, semua itu harus jelas. Karena tidak ada kejelasan, kami meminta Organisasi Pertiwi untuk menghentikan seluruh aktivitas mereka di desa-desa,” kata Arnold.
Arnol menegaskan bahwa untuk tahun 2024, program dari Organisasi Pertiwi tidak ada dalam daftar program pemerintah.**
Penulis: Tim Bajo Pedia
