Labuan Bajo,Bajo Pedia.com-,13 Februari 2026, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Rofinus Rahmat, menyampaikan sejumlah sorotan penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Manggarai Barat, Jumat (13/02/2026), terkait pembangunan jaringan listrik di Dusun Pau, Desa Benteng Tado, Kecamatan Lembor Selatan.
Dalam forum tersebut, Rofinus Rahmat menegaskan bahwa Kampung Pau saat ini berada dalam kondisi khusus karena warga telah berkorban sejak 2022 dengan menyetor kontribusi untuk menghadirkan listrik di kampung mereka.
“Untuk Kampung Pau yang saat ini statusnya khusus, di mana warga sudah sejak tahun 2022 telah berkorban menyetor kontribusi untuk menghadirkan listrik di kampungnya, walaupun ada prosedur yang sedikit berbeda standar prosedur dari ULP PLN Labuan Bajo, namun saat ini diharapkan kondisi ini menjadi pertimbangan khusus dari pihak ULP PLN Labuan Bajo untuk bisa ditindaklanjuti di 2026,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di Dusun Pau, tetapi juga di kampung lain.
“Selain itu, juga disoroti bahwa fakta di lapangan bukan hanya warga Kampung Pau yang alami situasi seperti ini. Ada Kampung Pinggong, Desa Golo Ndaring, Kecamatan Sano Nggoang, yang kasusnya sama telah melibatkan warga. Harapannya sama untuk menjadi pertimbangan prioritas untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, ia turut mempertanyakan mekanisme resmi terkait penunjukan vendor atau instalatir di lapangan serta hubungan kerja antara PLN dan pihak vendor.
“Dipertanyakan prosedur atau mekanisme resmi soal penunjukan vendor atau instalatir di lapangan, atau seperti apa hubungan kerja antara PLN dan instalatir atau vendor,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta penjelasan dari pihak ULP PLN Labuan Bajo mengenai implementasi program nasional kelistrikan di Manggarai Barat, yang menurutnya telah menjadi komitmen pemerintah pusat sejak era Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian ESDM, bahwa seluruh desa dan kampung harus dapat dialiri jaringan listrik.
“Diminta informasi pihak ULP PLN Labuan Bajo seperti apa implementasinya di Mabar berkaitan dengan program nasional mulai dari Presiden Jokowi sampai sekarang Presiden Prabowo melalui Kementerian ESDM saat ini, bahwa semua desa dan kampung harus bisa dialiri jaringan listrik,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa PLN seharusnya telah memiliki database jaringan listrik di Manggarai Barat, termasuk data desa, dusun, atau kampung yang belum dialiri listrik.
“Artinya pihak PLN sudah memiliki database jaringan listrik di Mabar, berapa desa atau dusun atau kampung yang belum dialiri listrik. Data-data itu sebaiknya dikirim ke pusat cq Kementerian ESDM. Jangan menunggu datang pengaduan atau permohonan dari masyarakat untuk masuk listrik baru dicatat data kampungnya,” tegasnya lagi.
Sebagai tindak lanjut, Rofinus Rahmat menyatakan kesiapan DPRD untuk membantu membawa persoalan ini ke tingkat pusat apabila data tersebut telah tersedia.
“Jika sudah ada database desa atau dusun atau kampung yang belum dialiri listrik sampai saat ini, melalui lembaga DPRD Mabar bisa membantu untuk berkonsultasi langsung ke Kementerian ESDM di pusat,” tutupnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, sekaligus dorongan agar pelayanan kelistrikan benar-benar menjangkau seluruh wilayah Manggarai Barat secara merata dan terencana
Penulis: Sahrul S.Amran
Editor:Redaksi
