Bajo Pedia.com,– Kebijakan salah satu desa adat di Bali yang menolak masyarakat asal Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tinggal di wilayahnya menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Fery Agames, tokoh muda NTT asal Manggarai Barat,sekaligus Direktur perusahaan swasta di Manggarai Barat yaitu KomodoAtv, Zeus bistro, SuperBajo Rent,dan Komodo Gaming Center.
Fery Agames menilai keputusan tersebut sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) serta berpotensi merusak persatuan bangsa.
Lebih lanjut Direktur KomodoAtv, Zeus bistro, SuperBajo Rent, dan Komodo Gaming Center fery Agames Menyampaikan Bahwa Penolakan yang diputuskan melalui paruman adat itu disebut-sebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran sosial, stigma terhadap pendatang, serta anggapan bahwa sebagian kecil oknum dari luar daerah kerap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Isu keributan, konsumsi minuman keras, hingga konflik sosial dijadikan alasan pembenaran pembatasan terhadap masyarakat NTT.
Namun menurut Fery Agames, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara moral maupun konstitusional.
“Tidak boleh ada satu wilayah pun di Republik ini yang menutup pintu bagi warga negara hanya karena asal daerahnya. Ini bukan hanya soal Bali dan NTT, tetapi soal masa depan persatuan Indonesia,” tegas Fery Agames.
Ia menilai kebijakan tersebut telah menggeneralisasi kesalahan segelintir oknum kepada seluruh kelompok masyarakat, sebuah praktik yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam perspektif HAM, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk hidup, bekerja, dan menetap di mana pun di wilayah NKRI.
Fery juga menegaskan bahwa UUD 1945 secara tegas menjamin kesetaraan warga negara di hadapan hukum, khususnya Pasal 28D dan Pasal 28I yang melarang segala bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, kebijakan yang berbasis pada asal daerah dinilai tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat.
Lebih jauh, Fery Agames menilai keputusan tersebut mencederai nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia.
“Jika setiap daerah mulai memilah siapa yang boleh dan tidak boleh tinggal hanya berdasarkan asal-usul, maka kita sedang berjalan mundur menuju perpecahan. Indonesia tidak dibangun dengan logika eksklusivitas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ketertiban dan keamanan seharusnya diselesaikan melalui penegakan hukum terhadap individu yang benar-benar melanggar, bukan melalui kebijakan kolektif yang menyasar kelompok tertentu secara membabi buta.
Menurutnya, pembiaran terhadap kebijakan diskriminatif seperti ini akan menciptakan preseden berbahaya, di mana desa atau komunitas tertentu merasa memiliki kewenangan menolak sesama warga negara Indonesia.
Fery Agames mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk segera turun tangan mengevaluasi keputusan adat tersebut, sekaligus membuka ruang dialog yang adil, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
“Negara tidak boleh kalah oleh kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Persatuan bangsa jauh lebih besar dari kepentingan sempit kelompok mana pun,” pungkasnya.
Penulis: Sahrul
Editor:Redaksi
