Oleh: Sil Joni
Manggarai Barat, Bajopedia.Com,– Sudah tidak terhitung kenalan dan handai tolan yang menanyakan hal serupa kepada saya. “Pak guru sudah ASN sekarang? Pak guru ikut tes PPPK kemarin? Bapak sudah ‘lulus tes CPNS”? Masih banyak pertanyaan dalam nada yang sama tetapi dengan bentuk kalimat yang bervariasi.
Menariknya adalah ketika saya menjawab “tidak atau belum”, raut wajah sebagian dari mereka itu tampak lain. Sebuah ekspresi yang rasanya bisa ditebak. Rupanya, bagi mereka ‘jadi guru ASN’ merupakan ‘puncak karier’ seorang guru. Ada yang ‘pincang’ ketika seorang (guru) hanya mentok sebagai ‘guru honorer/komite’.
Boleh jadi ada yang beranggapan, jadi ‘guru honorer’ identik dengan ‘nasib kurang beruntung’ untuk tidak disebut ‘bernasib sial’. Penilaian itu, hemat saya, tak sepenuhnya salah (alias sah-sah saja). Dari ‘sisi pendapatan’, memang guru ASN tak bisa ditandingi. Dengan demikian guru ASN dinilai punya ‘masa depan yang cerah’ ketimbang guru non ASN.
Menjadi guru bagi yang ‘belum ASN’ mungkin hanya sebagai ‘batu loncatan’ dalam menggemggam status ASN. Itu berarti mereka ‘tak punya opsi lain’ lagi sebelum kesempatan menjadi ASN itu datang. Keputusan semacam ini, dalam terang ‘pragmatisme’, memang tidak salah.
Dari pada jadi ‘penganggur berijazah’, maka lebih baik menjadi guru non ASN, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Aktivitas ‘mengajar’ di sekolah hanya untuk ‘isi waktu’ sebelum dewi nasib menghantar kita ke ‘status baru’ yang lebih prestisius, yaitu ASN.
Setiap musim ‘perekrutan ASN’ tiba, tak sedikit dari guru non ASN yang ‘hijrah’ ke status dan tempat pengabdian yang baru. Sekolah swasta, tentu saja sangat ‘dirugikan’ dengan kenyataan ini. Mengapa?
Pihak pemilik sekolah telah ‘berjuang ekstra’ untuk mendapatkan staf pengajar yang berkualitas. Namun, dalam waktu yang realtif singkat ‘mereka harus angkat kaki’ dari sekolah dengan alasan ‘lulus ASN’. Sekolah yang ditinggalkan tentu ‘pusing (repot) cari guru pengganti.
Efeknya kultur pembelajaran tak berjejak atau tak mengakar. Lebih banyak energi tergerus untuk ‘menambal atau mengisi lubang’ yang ditinggalkan oleh ‘para guru yang lulus ASN’ itu. Sekolah (swasta) boleh jadi hanya jadi ‘kelinci percobaan’. Sebuah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan proses pendidikan kita.
Tidak mudah untuk ‘mengatasi’ persoalan ini. Kondisi fiskal Yayasan yang terbatas tak mungkin memberi ‘honor/upah’ kepada guru yang setara dengan sistem penggajian ASN. Akibatnya, lembaga tak punya kuasa untuk ‘melarang’ para guru (muda) untuk ikut tes seleksi ASN.
Problem ini menjadi kian pelik ketika ‘guru ASN’ tak diperkenankan oleh regulasi untuk ‘mengabdi di sekolah swasta. Sebaliknya, guru-guru di sekolah swasta ‘boleh’ ikut tes ASN dan pindah ke sekolah negeri. Dari sisi personalia (staf pengajar) sekolah negeri kian ‘gemuk’, tetapi sekolah swasta tampak kurus.
Di daerah ‘miskin’ seperti Flores, menjadi guru (non ASN) bukan sebuah pilihan yang seksi. Ada kesan, kita ‘berkarya’ di sekolah swasta hanya ‘karena terpaksa’, sebab tidak ada opsi alternatif. Kita menjalani pekerjaan itu sambil menunggu kapan ‘dewi fortuna’ datang membawa kita zona yang lebih menggiurkan, yaitu guru ASN.
Lalu, apakah mental pragmatis seperti itu salah? Rasanya tidak. Bagaimanapun juga kita ingin mendapatkan penghasilan yang lebih menjanjikan dari profesi yang kita tekuni. Untuk konteks NTT, menjadi guru ASN masuk dalam kategori profesi yang menjanjikan masa depan yang lebih cerah semacam itu. Jadi, jangan heran jika sekolah swasta dijadikan ‘tempat transit’ saja, sebelum bus nasib bergerak ke status yang lain.
Penulis: Pengajar SMK Stelamaris, Tinggal di Watu Langkas.
